PUBLISITAS.ID — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menegaskan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon pekerja. Bantahan disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya juga membantah informasi serupa.
Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon. Namun, Danantara membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana tersebut.
"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).
Kemnaker Tegaskan Belum Ada Penetapan Lembaga Pengelola
Bantahan senada datang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11).
Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Butuh Aturan Pelaksana
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut Kemnaker, pasal tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan sebelum bisa dijalankan.
Sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final. Beberapa di antaranya mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban dana.
Kemnaker menyatakan penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses tersebut melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.
Apa Artinya bagi Pengusaha dan Pekerja
Bagi pelaku usaha, status dana cadangan pesangon masih abu-abu. Kewajiban menyetorkan dana ke lembaga tertentu belum memiliki dasar hukum final selama aturan pelaksanaan belum terbit. Perusahaan belum perlu mengubah pos kewajiban imbalan kerja di laporan keuangan terkait kebijakan ini.
Dari sisi pekerja, hak atas pesangon tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Kepastian soal lembaga pengelola, besaran setoran, dan mekanisme pencairan baru akan diketahui setelah konsultasi publik dan penerbitan aturan turunan.
Kemnaker juga menegaskan informasi mengenai Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah. Kedua institusi menegaskan tidak ada penugasan yang mengikat hingga keputusan resmi diterbitkan.