Mobil Hybrid Diharapkan Bebas Ganjil Genap di Jakarta

Kamis, 12 November 2026 | 08:15:01 WIB
Mobil hybrid masih terikat aturan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta.

PUBLISITAS.ID — Pemilik mobil hybrid di Jakarta masih harus mengikuti ganjil-genap, sementara industri otomotif berharap pembebasan pembatasan melintas juga menjangkau kendaraan rendah emisi. Harapan yang disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji tersebut berupa insentif nonfiskal untuk memperluas pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan. Bagi konsumen, pembebasan akan memberi keleluasaan menggunakan mobil hybrid di kawasan pembatasan.

Di Jakarta, pembebasan ganjil-genap bagi mobil hybrid masih menjadi harapan pelaku industri otomotif. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan keinginan produsen melalui keterangan tertulis yang dikutip Rabu (11/11/2026), dengan menempatkan kemudahan penggunaan sebagai dorongan tambahan bagi konsumen.

Bagi pemilik hybrid, pokok persoalannya adalah akses melintas saat pembatasan berlaku. Bahan keterangan Menperin masih berbicara mengenai harapan industri, sehingga pembebasan bagi mobil hybrid belum dapat diperlakukan sebagai aturan yang sudah berlaku.

Pemilik Hybrid Masih Terikat Jam Pembatasan

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 menjadi dasar pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap. Penerapannya berlangsung di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta, dengan dua rentang waktu pada hari kerja.

  • Pagi hari: pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.
  • Sore hingga malam: pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00.
  • Hari pemberlakuan: Senin sampai Jumat.
  • Pengecualian hari: Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam konteks kendaraan rendah emisi, mobil listrik sudah memperoleh pengecualian dari ganjil-genap. Nomor pelatnya tidak menjadi penghalang untuk melintasi kawasan pembatasan pada tanggal ganjil maupun genap.

Perlakuan serupa diharapkan menjangkau hybrid. Artinya, manfaat yang diminta industri berkaitan langsung dengan pemakaian kendaraan sehari-hari, terutama ketika perjalanan melewati ruas yang menerapkan pembatasan.

Industri Menginginkan Kemudahan di Luar Insentif Fiskal

Menurut Sarmuji, produsen berharap dukungan bagi kendaraan rendah emisi tidak berhenti pada insentif yang sudah diberikan. Pembebasan ganjil-genap dinilai dapat menambah dorongan masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

“Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat,” kata Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji.

Pernyataan Menperin menekankan hubungan antara dukungan penggunaan dan antusiasme industri. Bagi konsumen, bentuk manfaatnya konkret: kendaraan dapat dimanfaatkan lebih leluasa tanpa menyesuaikan perjalanan dengan pembatasan nomor pelat.

Namun, cakupan kendaraan yang memperoleh pengecualian tetap menjadi pembeda. Harapan produsen mencakup kendaraan rendah emisi, termasuk hybrid, sedangkan pengecualian yang disebut sudah berjalan baru menjangkau kendaraan listrik dalam kelompok tersebut.

Pengecualian Melintas Juga Mencakup Layanan dan Kepentingan Khusus

Mobil listrik bukan satu-satunya kendaraan yang boleh melewati kawasan ganjil-genap tanpa terikat pembatasan. Ada 13 kelompok pengecualian, dengan dasar penggunaan yang beragam, mulai dari layanan darurat hingga kepentingan negara.

  • Kendaraan dengan penanda khusus untuk mengangkut penyandang disabilitas.
  • Ambulans.
  • Mobil pemadam kebakaran.
  • Angkutan umum yang menggunakan pelat berlatar kuning.
  • Kendaraan dengan penggerak motor listrik.
  • Sepeda motor.
  • Angkutan barang yang secara khusus membawa bahan bakar minyak atau bahan bakar gas.
  • Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, mencakup Presiden/Wakil Presiden serta pimpinan lembaga tinggi negara yang disebut dalam aturan.
  • Kendaraan operasional dinas berpelat dasar merah serta kendaraan TNI dan POLRI.
  • Kendaraan pimpinan maupun pejabat negara asing dan lembaga internasional yang berstatus tamu negara.
  • Kendaraan yang digunakan untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas.
  • Kendaraan pembawa uang Bank Indonesia, pengiriman antarbank, dan pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan petugas POLRI.
  • Kendaraan bagi kepentingan tertentu yang mendapat pengawalan dan/atau melintas berdasarkan diskresi petugas POLRI.

Daftar pengecualian tersebut belum menyebut mobil hybrid sebagai kelompok tersendiri. Karena itu, pemilik hybrid masih perlu mengikuti ketentuan ganjil-genap di ruas dan waktu pemberlakuannya, sementara usulan kemudahan melintas tetap menjadi aspirasi industri.

Terkini