PUBLISITAS.ID — Penyidik Bareskrim Polri menetapkan mantan Kepala Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo Subianto. Penetapan itu disertai temuan awal indikasi makar, sementara motif penyadapan masih menjadi tanda tanya besar.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Selain Listyo Sigit Prabowo yang menjabat Kepala Staf Presiden, penyidik menetapkan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

Menurut Asep, salah satu pihak yang disadap dalam perkara ini adalah Presiden Prabowo Subianto. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Tiga Tersangka dan Peran Masing-Masing

Listyo Sigit Prabowo bukan nama baru di lingkaran keamanan negara. Ia mantan Kapolri yang kemudian dipercaya menduduki posisi Kepala Staf Presiden. Dua tersangka lain, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, sama-sama berpangkat inspektur jenderal di institusi Polri.

Penyidik menyebut perkara ini mencakup tiga dugaan sekaligus: penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses tidak sah terhadap sistem elektronik. Hingga penetapan tersangka, penyidik mengklaim telah mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup.

Indikasi Makar dan Pasal yang Disorot

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyelidikan awal mengarah pada tindakan makar. Ia merujuk Pasal 191 dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

“Dari perkembangan penyelidikan dan penyidikan itu dapat ditarik kesimpulan sementara atau kesimpulan final bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar seperti yang disebutkan di dalam Pasal 191 dan 193 KUHP,” kata Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Yusril menambahkan, penyidik masih mendalami motif di balik penyadapan. Menurut dia, pengembangan perkara akan menunjukkan ke mana arah tindakan tersebut dan untuk apa penyadapan dilakukan.

Mengapa Hanya Nomor Presiden yang Disadap

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mempertanyakan intensi di balik penyadapan yang hanya menyasar nomor Presiden, tanpa menyentuh nomor Wakil Presiden. Ia menegaskan penyadapan semestinya menempuh prosedur ketat, termasuk keputusan pengadilan sesuai undang-undang.

“Kalau berbicara soal intensi ya, niat, apa pun yang dilakukan, so kita sama-sama tahu bahwa penyadapan itu dilakukan lewat berbagai, lewat serangkaian proses yang membutuhkan keputusan pengadilan berdasarkan undang-undang kita,” kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengaku heran dan menyerahkan pengungkapan motif kepada aparat penegak hukum. “Perlu juga dipertanyakan intensinya apa, kenapa Presiden sendiri yang disadap,” ujarnya.

Dugaan Persekongkolan Politik di Komisi III

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menduga penyadapan ini bukan aksi biasa, melainkan bermotif kekuasaan. Ia menyoroti posisi pelaku yang disebutnya sebagai organ negara di bawah Presiden.

“Kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, ya, tapi ini adalah penyadapan politik. Jadi, diduga kuat ini adalah penyadapan yang memiliki motif kekuasaan,” kata Benny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Benny mendesak Mabes Polri mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di balik perintah penyadapan. Menurut dia, tidak masuk akal bila mantan Kapolri bertindak atas inisiatif pribadi untuk menyadap Istana.

“Tidak mungkin ini inisiatif pribadi Listyo Sigit. Oleh sebab itu, Mabes Polri harus menanyakan lebih jauh, lebih dalam motifnya kenapa Kapolri melakukan penyadapan Istana dan Presiden,” ujarnya.

Status Hukum dan Langkah Berikutnya

Hingga kini belum ada keterangan resmi soal pasal yang bakal dijeratkan kepada ketiga tersangka maupun soal penahanan. Penyidik menyatakan pendalaman masih berjalan, termasuk pengusutan peran masing-masing pihak dalam rangkaian penyadapan dan penghapusan data elektronik.

Perkara ini menempatkan institusi Polri pada posisi sensitif. Sebab, dua dari tiga tersangka adalah perwira tinggi aktif, sementara satu tersangka lain pernah memimpin institusi tersebut sebelum menjabat di lingkaran inti Istana.