Wamendagri Bima Arya Dukung RUU NTB-NTT Adopsi Model Bali, Soroti Pungutan Wisatawan Asing

Senin, 16 November 2026 | 19:07:31 WIB
Wamendagri Bima Arya Sugiarto berbicara dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI.

PUBLISITAS.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendukung penyusunan RUU perubahan untuk Provinsi NTB dan NTT dengan mengadopsi sejumlah pengaturan yang selama ini diterapkan di Bali. Dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, ia menekankan penguatan kapasitas fiskal daerah lewat pungutan wisatawan asing harus disertai kejelasan alokasi dan dampak ekonomi.

Menurut Bima, pengaturan kekhasan kedua provinsi perlu dirancang agar mampu mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat kapasitas fiskal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Ia menilai kebijakan yang telah berjalan di Bali bisa menjadi rujukan, dengan catatan penerapannya harus dikaji mendalam.

Model Bali sebagai Rujukan Pengaturan Kekhasan

Bima menegaskan Kementerian Dalam Negeri memahami keinginan NTB dan NTT mengadopsi sejumlah ketentuan yang selama ini diberlakukan bagi Provinsi Bali. Kerangka otonomi daerah, katanya, telah membagi urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk urusan konkuren yang dikelola bersama.

Pengaturan kekhasan daerah, lanjut Bima, juga mesti mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, serta aspek sosial budaya dan religius setempat. Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

"Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT," ujar Bima dalam keterangannya.

Pungutan Wisatawan Asing Harus Berdampak ke Ekonomi Daerah

Salah satu poin yang disorot Bima adalah penguatan kewenangan daerah untuk memungut retribusi dari wisatawan asing. Ia mendukung langkah tersebut, namun mengingatkan bahwa kebijakan itu harus punya korelasi jelas dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Penguatan sumber pendanaan itu, menurut Bima, perlu disertai kejelasan alokasi dan pemanfaatan. Hasil pungutan harus memberi dampak langsung terhadap perekonomian daerah dan melibatkan pelaku usaha serta masyarakat lokal, sehingga aktivitas pariwisata membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.

Sinkronisasi RIPPARDA dengan Anggaran dan Tata Ruang

Bima juga menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPARDA) harus menjadi pedoman yang terintegrasi dengan penganggaran dan tata ruang.

Dokumen perencanaan itu, katanya, mesti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sektor pariwisata yang cepat berubah. Tanpa integrasi, rencana pembangunan destinasi berisiko berjalan sendiri-sendiri di tingkat pusat dan daerah.

"RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat," ungkap Bima.

Kolaborasi NTB, NTT, dan Bali Dinilai Perkuat Konektivitas

Bima mengapresiasi kerja sama NTB, NTT, dan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kolaborasi antardaerah itu dinilai dapat mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah, memperkuat konektivitas, serta mendukung keterpaduan pengembangan destinasi dan distribusi kegiatan ekonomi.

Harapan akhirnya, penyusunan RUU NTB dan NTT menghasilkan pengaturan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kedua daerah. Pembahasan di Badan Legislasi DPR menjadi tahap awal sebelum rancangan itu masuk ke tahapan legislasi berikutnya.

Terkini