PUBLISITAS.ID — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada penyitaan harta hasil kejahatan ekonomi. Menurut dia, negara juga wajib memastikan uang dan aset yang dirampas kembali ke tangan korban, bukan justru dikuasai pelaku atau dibiarkan tanpa kejelasan pemanfaatan.
JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap krusial. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan, regulasi itu harus mampu menjawab persoalan yang kerap luput dalam penegakan hukum selama ini: pemulihan hak korban kejahatan ekonomi yang tak kunjung mendapat kembali uangnya meski pelaku sudah diproses secara hukum.
Pernyataan itu disampaikan Sari melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (2/11). Ia menilai, penghukuman terhadap pelaku tidak otomatis menyelesaikan kerugian yang diderita masyarakat.
Kerugian Korban Masih Jadi Titik Lemah Penegakan Hukum
Menurut Sari, tidak sedikit korban yang kesulitan memperoleh kembali haknya meski perkara telah diputus pengadilan. Persoalan ini paling sering muncul dalam kasus investasi bodong, penipuan berkedok investasi, robot trading ilegal, hingga penipuan penyelenggaraan perjalanan ibadah.
Dalam perkara semacam itu, hasil kejahatan kerap disembunyikan atau dialihkan sebelum aparat berhasil menemukannya. Pelaku kejahatan ekonomi, kata Sari, punya banyak cara menyamarkan kekayaan, mulai dari memindahkan kepemilikan aset ke pihak lain, memakai nama orang lain, hingga memanfaatkan transaksi keuangan untuk mengaburkan asal-usul uang.
"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku. Kita juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang menjadi korban dapat dipulihkan," kata Sari.
Kewenangan Negara Diperkuat, tapi Hak Korban Harus Dijaga
Sari berharap RUU Perampasan Aset memperkuat kewenangan negara dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang jelas. Namun ia mengingatkan, perampasan tidak boleh berhenti pada penguasaan harta hasil kejahatan.
Pemanfaatan aset tersebut, lanjutnya, harus memperhatikan hak masyarakat yang menjadi korban. Sari meminta mekanisme pengembalian aset kepada korban diatur secara terperinci dalam RUU, mencakup cara mengidentifikasi korban, membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana, menghitung nilai kerugian, hingga menentukan tata cara penyaluran hasil pengelolaan aset kepada masyarakat yang berhak.
"Prinsipnya, jangan sampai aset hasil kejahatan justru menjadi milik pelaku atau tidak jelas pemanfaatannya, sementara masyarakat yang dirugikan tidak memperoleh keadilan," ujarnya.
Jadwal Pembahasan dan Tenggat 15 Desember
Kejelasan mekanisme itu dinilai penting karena aset yang berhasil dirampas belum tentu dapat langsung dikembalikan. Aparat harus memastikan siapa pemilik yang berhak, berapa besar kerugiannya, serta bagaimana pembagiannya dilakukan sesuai hukum.
Di sisi lain, Sari menekankan penguatan kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Upaya memberantas kejahatan, menurut dia, tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU juga diperlukan agar aturan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru saat diterapkan.
RUU Perampasan Aset telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Komisi III DPR menargetkan pembahasan bersama pemerintah selesai paling lambat 15 Desember 2026, dengan pembahasan daftar inventarisasi masalah dijadwalkan pada masa persidangan yang dimulai 10 November.
Dengan demikian, pengaturan mengenai pengembalian aset kepada korban masih harus melewati proses pembahasan sebelum menjadi ketentuan hukum yang berlaku. Sari berharap aturan yang dihasilkan nantinya tidak hanya memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali hak mereka.
