Tolak Konser Andrea Bocelli, Koalisi Sipil Siapkan Konser Dana Palestina

Tolak Konser Andrea Bocelli, Koalisi Sipil Siapkan Konser Dana Palestina
Koalisi masyarakat sipil menyampaikan penolakan terhadap konser Andrea Bocelli dalam konferensi pers di Jakarta.

PUBLISITAS.ID — Gabungan elemen masyarakat sipil menyatakan penolakan terhadap konser Andrea Bocelli di Yogyakarta dan Jakarta dan berencana menggelar konser tandingan untuk Palestina. Konser Bocelli dijadwalkan berlangsung 31 Oktober di Yogyakarta dan 3 November di Jakarta. Koalisi berharap pemerintah memberi izin agar konser penggalangan dana mereka bisa terlaksana.

Rencana konser tandingan itu disampaikan dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026). Pembina GPCI, K.H. Bachtiar Nasir, berharap pemerintah memberikan izin bagi gelaran yang mereka siapkan.

Alasan Koalisi Menolak Konser Bocelli

Bachtiar menilai konser yang mereka rancang bisa menggalang dana lebih besar dibandingkan hasil konser Bocelli. Dana dari konser Bocelli disebut akan disumbangkan untuk 100 sepatu bagi anak-anak di Palestina.

Ia juga menyinggung soal waktu persiapan yang terbatas. Menurut Bachtiar, koalisi tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan konser dengan skala setara dalam tempo singkat.

Pernyataan Lengkap Bachtiar Nasir

"Sebetulnya saya sampaikan juga, saya berharap kita buat konser yang lebih besar untuk Palestina. Mungkin waktunya tidak cukup buat kita untuk melakukan konser yang sama dan agar emosi tidak tertumpah menjadi anarkisme, dan itu merugikan kita semua," ujar Bachtiar dalam konferensi pers tersebut.

Pernyataan itu menegaskan posisi koalisi: penolakan tetap disuarakan, tetapi mereka memilih jalur penggalangan dana ketimbang aksi yang berpotensi ricuh. Bachtiar menyebut sikap anarkis hanya akan merugikan pihaknya sendiri.

Langkah Lanjutan dan Sikap Terhadap Konser di Jakarta

Rencana konser untuk Palestina disebut sebagai langkah lanjutan apabila konser Bocelli di Jakarta pada 3 November 2026 tetap digelar. Koalisi belum merinci lokasi, jadwal, maupun susunan penampil untuk acara yang mereka siapkan.

Yang jelas, mereka menunggu izin dari pemerintah sebelum bergerak lebih jauh. Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal respons pemerintah terhadap permintaan izin tersebut.

Penolakan ini menambah panjang daftar dinamika penyelenggaraan konser musisi internasional di Indonesia, di mana agenda hiburan kerap bersinggungan dengan isu politik dan solidaritas kemanusiaan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index