Misbakhun Sebut Wapres Ideal Harus Mampu Konsolidasi Nasional

Misbakhun Sebut Wapres Ideal Harus Mampu Konsolidasi Nasional
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan pandangannya mengenai kriteria wakil presiden dalam acara Financial Forum 2026.

PUBLISITAS.ID — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai sosok wakil presiden pendamping Prabowo Subianto harus mampu mengonsolidasikan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan perdagangan. Menurut dia, kemampuan itu diperlukan agar Presiden bisa fokus menjalankan program yang berdampak langsung ke masyarakat. Penentuan figur tetap menjadi hak prerogatif Presiden.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membeberkan kriteria wakil presiden yang dinilai ideal mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Politikus Partai Golkar itu menyampaikan pandangannya dalam acara Financial Forum 2026 yang dikutip dari kanal YouTube CNBC, Jumat (20/11/2026).

Bagi Misbakhun, syarat utama figur tersebut adalah kemampuan melakukan konsolidasi nasional. Konsolidasi yang dimaksud tidak berhenti pada urusan politik, tetapi mencakup ekonomi, sosial, hingga perdagangan.

Empat Bidang Konsolidasi yang Dinilai Krusial

Misbakhun merinci empat sektor yang harus disentuh seorang wakil presiden. Konsolidasi politik, ekonomi, sosial, dan perdagangan disebutnya saling terkait dan menentukan arah pemerintahan.

"Yang pasti, dia adalah orang yang akan bisa melakukan konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional itu konsolidasi politik, konsolidasi ekonomi, konsolidasi sosial, dan konsolidasi perdagangan," ujar Misbakhun.

Ia menilai konsolidasi politik dan ekonomi punya kaitan erat. Stabilitas politik dibutuhkan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif, terutama saat ketidakpastian global berpotensi menekan perekonomian nasional.

Ekonomi Jadi Fokus Utama Pemerintahan

Menurut Misbakhun, sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Kebijakan di bidang tersebut berpengaruh langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Karena itu, sosok pendamping Presiden dinilai perlu memahami keterkaitan antara kepentingan politik dan kebutuhan ekonomi warga. Konsolidasi lintas sektor menjadi kunci agar program pemerintah tidak tersendat.

Dengan adanya figur yang mampu menjaga stabilitas dan menyatukan kepentingan, Presiden diharapkan lebih leluasa menjalankan program-program yang memberikan dampak langsung ke masyarakat.

Hak Prerogatif Presiden Tetap Dihormati

Meski membeberkan kriteria, Misbakhun menegaskan penentuan wakil presiden sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menilai Presiden paling memahami figur yang dibutuhkan untuk mendampinginya.

"Kalau ditanya siapa, sebenarnya dari kantongnya Bapak Presiden. Masalahnya, melihat isi kantong Bapak Presiden, cuma Bapak Presiden yang tahu," kata Misbakhun.

Pernyataan itu menegaskan Partai Golkar tidak memaksakan nama tertentu. Dukungan diarahkan pada kriteria, bukan pada sosok, sehingga ruang Presiden memilih tetap terbuka.

Misbakhun juga menekankan wakil presiden mesti berperan sebagai penghubung sekaligus penguat konsolidasi nasional. Peran itu dinilai penting untuk menjaga kesatuan langkah antara pemerintah pusat dan berbagai kepentingan di daerah.

Hingga kini belum ada nama yang resmi dibahas terkait posisi wakil presiden. Pembahasan yang muncul lebih banyak berkisar pada kriteria dan kebutuhan pemerintahan ke depan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index