PUBLISITAS.ID — Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Rapat yang dihadiri seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD ini menyusun jadwal sidang paripurna hingga mekanisme permintaan dua nama calon ke Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan rapat pimpinan MPR telah menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Rapat gabungan itu membahas empat agenda sekaligus dalam satu forum.
"Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR," kata Muzani.
Empat Agenda yang Dibahas dalam Rapat Gabungan
Agenda pertama adalah penetapan jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden baru. Kedua, MPR membahas pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.
Dua agenda sisanya menyangkut pembentukan tim khusus untuk memverifikasi berkas calon Wakil Presiden serta pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR. Keempat agenda itu dibahas dalam forum yang sama agar tahapan pengisian jabatan berjalan sesuai tenggat konstitusi.
Paripurna Diperkirakan Digelar 23 November hingga 4 Desember
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden belum ditetapkan. Keputusan mengenai waktu pelaksanaan baru akan diambil dalam rapat gabungan tersebut.
"Ya, itu kan rapat paripurnanya, itu nanti baru diputuskan di agenda rapat gabungan," ujar Bambang.
Meski demikian, Bambang memperkirakan sidang paripurna dapat digelar lebih awal, yakni antara 23 November hingga 4 Desember 2026. Penentuan jadwal, menurut dia, juga harus mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri sidang.
"Mungkin-mungkin. Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember," katanya.
Berpedoman pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusi. Pernyataan itu menyusul surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada pimpinan MPR.
"Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri," kata Hidayat.
Menurut Hidayat, pimpinan MPR tidak memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak pengunduran diri tersebut. MPR lantas menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
"Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu," tegasnya.
Batas 60 Hari sejak Jabatan Kosong
Ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut wajib dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.
"Pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai," ujar Hidayat.
Dengan tenggat itu, seluruh tahapan mulai dari permintaan nama calon ke Presiden, verifikasi berkas, penyiapan draf ketetapan, hingga sidang paripurna mesti rampung dalam hitungan pekan. Rapat gabungan menjadi titik awal penentuan jadwal yang akan mengunci ritme seluruh proses tersebut.