PUBLISITAS.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerbitkan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Surat yang diteken Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026 itu menyasar gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Delapan langkah diminta dijalankan daerah sebelum puncak hujan yang diprediksi BMKG terjadi akhir 2026 hingga awal 2027.
Delapan langkah dalam edaran itu mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, hingga edukasi masyarakat. Dasar penyusunannya adalah prediksi BMKG pada 2 Oktober 2026 bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masuk musim hujan pada akhir 2026 sampai awal 2027.
Prediksi itu membawa risiko bencana hidrometeorologi yang lebih tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, sampai gelombang tinggi.
Pemetaan Wilayah Jadi Prioritas Pertama
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi menjadi salah satu langkah yang paling diperhatikan. Pemetaan mengacu pada dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal InaRISK, Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), dan sumber informasi resmi lainnya.
"Hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan prioritas kesiapsiagaan di masing-masing daerah," ucap Berton dalam keterangannya, Minggu (1/11).
Selain pemetaan, kesiapan personel, peralatan, dan logistik penanganan darurat masuk dalam daftar. Dana Siap Pakai (DSP) dapat dioptimalkan bila dibutuhkan, dengan catatan status keadaan darurat bencana sudah ditetapkan.
Pengawasan Cuaca dan Peringatan Dini Diperketat
Aspek pemantauan dijalankan lewat peningkatan pengawasan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG secara berkala. Analisis wilayah rawan bencana diminta dilakukan agar informasi yang diperoleh bisa disebarluaskan melalui saluran komunikasi yang tersedia.
"Analisis wilayah rawan bencana perlu dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat disebarluaskan melalui saluran komunikasi yang tersedia dan menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengambil langkah antisipasi," ujar Berton.
Koordinasi penanggulangan bencana memakai pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media. Posko penanganan darurat bencana juga diminta siaga 24 jam untuk mendukung koordinasi bila keadaan darurat terjadi.
Edukasi Komunitas hingga Normalisasi Sungai
Edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan berbasis komunitas perlu ditingkatkan. Materi yang disiapkan meliputi mekanisme evakuasi mandiri serta perlindungan kelompok rentan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Upaya pengurangan risiko lain ditempuh melalui pembersihan saluran air, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, dan perbaikan infrastruktur fisik. Langkah itu diarahkan untuk menekan potensi dampak bencana hidrometeorologi di masing-masing wilayah.
Sebagai bagian dari koordinasi, gubernur serta bupati dan wali kota melalui BPBD provinsi maupun kabupaten/kota diminta menyampaikan laporan perkembangan situasi dan kejadian bencana kepada BNPB secara berkala.
Target: Kesiapan Daerah Sebelum Puncak Hujan
Berton menegaskan pelaksanaan langkah-langkah tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan daerah menghadapi musim hujan 2026/2027. Keterpaduan antara kesiapan pemerintah, dukungan pemangku kepentingan, sistem peringatan dini, dan keterlibatan masyarakat disebut sebagai bagian penting dalam upaya melindungi keselamatan warga.
"Kesiapsiagaan sejak dini diperlukan untuk menyelamatkan jiwa, meminimalkan kerugian harta benda, serta memastikan koordinasi dan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terpadu," kata Berton.
"Keterpaduan antara kesiapan pemerintah, dukungan berbagai pemangku kepentingan, sistem peringatan dini, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya melindungi keselamatan masyarakat," sambungnya.