PUBLISITAS.ID — Ketua DPR Puan Maharani menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari sekitar 25 anggota DPR. Puan menyatakan usulan itu akan ditindaklanjuti pada masa persidangan ini, dengan pembahasan mencakup mekanisme, pihak yang terlibat, dan tata cara pelaksanaannya.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan.
Dibahas Setelah Pembukaan Masa Sidang
Puan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut pada masa persidangan ini. Pembahasan, menurut dia, akan mencakup mekanisme tindak lanjut penggunaan HMP.
"Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ucap Puan.
Pernyataan itu menegaskan bahwa DPR belum masuk ke pembahasan substansi usulan. Tahap yang sedang berjalan masih seputar penentuan langkah prosedural setelah dokumen diterima pimpinan dewan.
Puan Minta Semua Pihak Taat Konstitusi
Ketua DPR menegaskan seluruh pihak harus mengikuti mekanisme yang berlaku dalam menindaklanjuti usulan HMP. Menurut dia, proses itu tidak boleh menyimpang dari aturan konstitusi.
"Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ucapnya.
Penekanan pada konstitusi itu muncul di tengah dorongan sejumlah anggota DPR agar usulan pemakzulan terhadap Gibran segera dibahas. HMP merupakan salah satu jalur yang diatur konstitusi untuk menguji dugaan pelanggaran oleh pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden.
Dukungan Anggota DPR Terus Bertambah
Usulan HMP terhadap Gibran sebelumnya ramai dibicarakan setelah puluhan anggota DPR mulai menandatangani dokumen tersebut. Jumlah penandatangan yang disampaikan Puan, sekitar 25 anggota, menunjukkan dukungan yang masih terus bergerak di internal dewan.
Dukungan itu tidak hanya datang dari satu fraksi. Sejumlah partai dilaporkan ikut mendorong pembahasan usulan tersebut, meski komposisi dan sikap resmi masing-masing fraksi belum dijelaskan secara rinci oleh pimpinan DPR.
Hingga pernyataan Puan disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti penandatangan, daftar fraksi pendukung, maupun jadwal pembahasan di tingkat alat kelengkapan dewan. Pimpinan DPR juga belum menyebut apakah usulan akan dibahas di Badan Musyawarah lebih dulu.
Jalan Panjang Sebelum Pemakzulan
HMP bukan jalur singkat menuju pemakzulan. Mekanisme ini menuntut pembahasan berlapis di DPR sebelum berlanjut ke lembaga lain, dan setiap tahap memiliki syarat dukungan suara yang berbeda.
Karena itu, pernyataan Puan soal "bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya" menjadi penanda bahwa proses masih berada di tahap awal. Arah pembahasan akan bergantung pada kesepakatan antarfraksi di DPR, bukan hanya pada jumlah tanda tangan yang terkumpul.
Gibran sendiri belum memberikan tanggapan yang tercantum dalam laporan ini. Begitu pula fraksi-fraksi pendukung maupun penolak usulan, yang belum menyampaikan sikap resmi secara terbuka.
Yang jelas, pimpinan DPR memilih menempatkan usulan ini sebagai persoalan prosedural lebih dulu. Pembukaan masa sidang menjadi titik yang dinanti untuk mengetahui apakah HMP pemakzulan Gibran masuk ke agenda pembahasan atau berhenti di tahap penerimaan dokumen.
