PUBLISITAS.ID — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim nomor telepon pribadinya menjadi sasaran penyadapan ilegal, sama seperti yang diduga menimpa Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengaku resah dan khawatir rekaman percakapan malamnya terbongkar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengaku resah setelah mengetahui perangkat komunikasinya diduga menjadi sasaran penyadapan. Ia khawatir aktivitas pribadinya ikut terpantau melalui penyadapan tersebut.

Pengakuan Bahlil soal Nomor Pribadi yang Disadap

Bahlil menyebut penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara. Menurut dia, nomor telepon pribadinya juga menjadi target, sehingga ia merasa tidak aman menggunakan perangkat komunikasinya.

"Kepala negara disadap. Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap. Resah, takut juga itu barang disadap," ujar Bahlil.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan kader Golkar dalam acara pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku. Bahlil hadir sebagai ketua umum partai sekaligus pejabat negara yang memimpin Kementerian ESDM.

Kekhawatiran Percakapan Malam Hari

Bahlil kemudian melontarkan candaan mengenai kemungkinan rekaman percakapannya diketahui pihak lain. Ia mengaku lebih khawatir jika percakapan yang dilakukan pada malam hari ikut terbongkar.

"Karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam kan ketahuan semua di situ, kan gitu. Yang saya takut itu bukan ditelepon siangnya, malamnya itu saya takut gitu," kata dia.

Ucapan tersebut disampaikan dengan nada ringan di hadapan kader partai. Meski begitu, pernyataan Bahlil menegaskan bahwa ia merasa penyadapan menyasar lingkup pribadinya, bukan hanya komunikasi kenegaraan.

Penyadapan Prabowo dan Isu Rapat dengan Jenderal

Pengakuan Bahlil muncul di tengah sorotan atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Isu itu berkembang setelah beredar tudingan bahwa Bahlil menggelar rapat dengan sejumlah jenderal terkait penyadapan tersebut.

Bahlil membantah tudingan itu dan mengancam melayangkan somasi kepada pihak yang menuduhnya. Ia meminta agar tuduhan tersebut tidak disebarkan tanpa dasar.

"Jangan fitnah!" tegas Bahlil, seperti dikutip dari pernyataannya terkait rencana somasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang dituding melakukan penyadapan. Status dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo maupun Bahlil juga belum dijelaskan secara rinci oleh otoritas berwenang.

Posisi Bahlil sebagai Pejabat Negara dan Ketua Partai

Bahlil memegang dua posisi sekaligus: Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM. Pernyataan soal penyadapan disampaikan dalam forum internal partai, bukan dalam kapasitas resmi kementerian.

Sebagai menteri, Bahlil membawahi sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi salah satu pilar penerimaan negara. Komunikasi terkait kebijakan sektor energi berpotensi menjadi sasaran penyadapan jika benar terjadi.

Partai Golkar sendiri merupakan salah satu partai pendukung pemerintah. Pernyataan Bahlil di hadapan kader Maluku menambah tekanan publik terhadap pemerintah untuk menjelaskan dugaan penyadapan yang menyasar kepala negara dan pejabat lain.

Menunggu Penjelasan Resmi Otoritas

Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat memerlukan klarifikasi dari lembaga berwenang. Publik menunggu apakah akan ada investigasi resmi dan siapa pihak yang bertanggung jawab.

Bahlil belum merinci perangkat atau nomor mana yang diduga disadap. Ia juga tidak menyebut kapan penyadapan berlangsung maupun pihak yang diduga melakukannya.

Somasi yang diancamkan Bahlil menyasar pihak yang menudingnya menggelar rapat dengan jenderal soal penyadapan Prabowo. Langkah hukum itu menjadi respons atas tuduhan yang ia nilai tidak berdasar.