120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Dibawa ke Paripurna

Rabu, 11 November 2026 | 17:09:31 WIB
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan rekapitulasi 120 anggota yang menandatangani dokumen usulan hak menyatakan pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

PUBLISITAS.ID — Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani dokumen usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah itu jauh melampaui syarat minimal 25 anggota dan lintas fraksi, sehingga pimpinan DPR akan membawanya ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan angka 120 merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, bukan sekadar pernyataan dukungan lisan anggota. Menurut dia, penghitungan dilakukan berdasarkan lembar tanda tangan yang terkumpul di Sekretariat Jenderal DPR.

"Memang kita berdasarkan yang menandatangani ya, jadi dokumen yang ditandatangani. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sebaran 120 Penandatangan di Delapan Fraksi

Dari rekapitulasi yang disampaikan pimpinan DPR, PKS menjadi fraksi dengan penandatangan terbanyak, yakni 28 anggota. Disusul NasDem dengan 19 anggota, lalu PKB dan Demokrat yang masing-masing menyumbang 18 anggota.

PDIP tercatat mengirim 14 anggota, Golkar 11 anggota, dan Gerindra 11 anggota. Sementara PAN hanya menyumbang satu nama dalam dokumen usulan tersebut.

Saan juga meluruskan jumlah pengusul dari NasDem. Meski sebelumnya seluruh 69 anggota fraksi itu sepakat mengajukan HMP, baru 19 anggota yang tercatat membubuhkan tanda tangan.

"Ya, tapi yang ini mungkin nyusul, tapi yang bertandatangan ada 19, nanti selebihnya kalau mau itu nanti menyusul, begitu. Tapi hari ini totalnya 120," jelasnya.

Ambang Batas Terlampaui Jauh

Pengajuan HMP di DPR mensyaratkan dukungan minimal 25 anggota yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Dengan 120 penandatangan dari delapan fraksi, usulan ini memenuhi syarat formil untuk diproses lebih lanjut.

"Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR," ujar Saan.

Kedelapan fraksi yang terlibat mencakup PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra. Hampir seluruh fraksi di Senayan ikut menandatangani, kecuali tidak ada penandatangan dari fraksi lain di luar delapan tersebut.

Alur ke Paripurna dan Bamus

Usulan HMP akan dibawa lebih dulu ke rapat pimpinan DPR, kemudian dibahas melalui Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Dari forum itu, keputusan politik soal kelanjutan usulan akan diambil sebelum masuk ke paripurna.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI," kata Saan.

Rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ditanya apakah seluruh hasil pengajuan HMP akan dibawa dalam rapat tersebut, Saan memastikan hal itu.

"Besok akan dibawa semua," tegasnya.

Polemik Ijazah yang Menyeret Nama Wakil Presiden

HMP ini diajukan merespons polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang mencuat di ruang publik. Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang diatur dalam tata tertib parlemen, dan biasanya digunakan untuk menyoroti kebijakan atau peristiwa yang dianggap berdampak luas.

Dengan komposisi penandatangan yang melintasi koalisi pemerintah dan oposisi, usulan ini menunjukkan tekanan politik yang tidak sepenuhnya terbelah menurut garis pemerintah-penantang. Golkar, Gerindra, dan Demokrat yang berada di lingkar kekuasaan turut menandatangani dokumen tersebut.

Nasib usulan akan ditentukan dalam rapat-rapat internal DPR pekan ini. Jika paripurna menyetujui, pembahasan HMP dapat berlanjut ke tahap pengambilan keputusan politik yang lebih tinggi di parlemen.

Terkini