APINDO dan Kadin Minta Kajian Matang Soal Wajib Setor Dana Pesangon ke Pemerintah

Rabu, 18 November 2026 | 08:08:32 WIB
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani meminta pemerintah merancang mekanisme penyaluran Dana Cadangan Pesangon tanpa tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang berjalan.

PUBLISITAS.ID — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani meminta pemerintah merancang mekanisme penyaluran Dana Cadangan Pesangon (DCP) tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang sudah berjalan. Kadin Indonesia menyoroti dampak setoran berkala terhadap likuiditas perusahaan, terutama di sektor padat karya dan UMKM. Kewajiban menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah dijadwalkan mulai berlaku Oktober 2027.

Dua organisasi pengusaha terbesar di Indonesia menyampaikan catatan atas rencana pemerintah memusatkan pengelolaan dana pesangon pada satu lembaga. APINDO menekankan pentingnya harmonisasi aturan, sementara Kadin Indonesia meminta penerapan kebijakan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing perusahaan.

Shinta Kamdani menyebut penunjukan lembaga pengelola DCP bukan satu-satunya hal yang perlu dibahas. Menurut dia, desain kebijakan harus memastikan tidak ada kewajiban ganda dengan program yang telah berjalan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Fungsi Pesangon, JKP, dan Dana Pensiun Perlu Dipertegas

Shinta menilai pemerintah perlu memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun. Pasalnya, pembayaran pesangon bisa muncul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karena itu, harmonisasi diperlukan antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Infrastruktur program yang sudah ada juga dinilai perlu dioptimalkan.

"Penggunaan infrastruktur program eksisting yang telah berjalan perlu menjadi bagian dari evaluasi desain kebijakan, termasuk dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas," ujar Shinta.

APINDO juga mengingatkan perlunya kajian mendalam atas dampak setoran berkala terhadap likuiditas, modal kerja, dan investasi. Dampak itu dinilai tidak seragam antarsektor sehingga memerlukan perlakuan berbeda. Tata kelola dana yang transparan dan akuntabel menjadi syarat lain yang disorot.

"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan semata pada penentuan lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola," ujar Shinta.

Kadin: Setoran Berkala Berpotensi Tekan Arus Kas Dunia Usaha

Dari sisi Kadin Indonesia, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa menyatakan dukungan pada upaya pemerintah memberikan kepastian pembayaran pesangon. Hak pekerja, kata dia, tetap harus terjamin.

"Termasuk ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau melakukan restrukturisasi," ujar Erwin kepada CNNIndonesia.com.

Meski begitu, Erwin memandang rencana pemusatan pengelolaan dana cadangan pesangon pada satu lembaga perlu dikaji komprehensif. Aspek yang harus diperhatikan mencakup likuiditas perusahaan, efisiensi pengelolaan dana, dan kepastian hukum.

Menurut Erwin, kewajiban pesangon sejatinya sudah menjadi bagian tanggung jawab perusahaan yang selama ini diperhitungkan dalam perencanaan keuangan. Bila seluruh perusahaan wajib menyetor dana secara berkala ke lembaga tertentu, pola pengelolaan arus kas dunia usaha akan berubah signifikan.

"Apabila seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga tertentu, maka akan terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan arus kas dunia usaha," ujar Erwin.

Dana yang selama ini dipakai untuk operasional, membeli bahan baku, membayar pemasok, hingga ekspansi harus dialihkan ke lembaga pengelola. Kondisi itu berpotensi menekan likuiditas dan kemampuan menyerap tenaga kerja baru, terutama bagi industri padat karya, UMKM, dan perusahaan dengan modal kerja terbatas.

Jika tidak dirancang hati-hati, kebijakan ini dinilai bisa menekan likuiditas perusahaan, meningkatkan kebutuhan pembiayaan, dan memengaruhi daya serap tenaga kerja. Kadin mengusulkan penerapan dilakukan bertahap dengan memperhatikan skala usaha, kondisi keuangan perusahaan, karakteristik industri, serta kemampuan masing-masing sektor.

"Kadin mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan secara bertahap, dengan memperhatikan skala usaha, kondisi keuangan perusahaan, karakteristik industri, serta kemampuan masing-masing sektor," ujar Erwin.

Batas Waktu Oktober 2027 dan Celah Aturan Turunan

Pemerintah mewajibkan pengusaha menyetor Dana Cadangan Pesangon ke satu lembaga yang akan ditunjuk. Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon ke lembaga pemerintah tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, mekanisme lengkap kewajiban itu belum tersedia, termasuk lembaga yang menjadi pengumpul dana. Aturan turunan berupa peraturan pemerintah masih dalam proses penyusunan.

Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Ayat (2) menyebut penyediaan dana bertujuan menjamin hak pekerja akibat PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Sementara ayat (4) memberikan pengecualian kewajiban bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil.

Dengan peraturan pelaksanaan yang masih terbuka, APINDO mendorong pemerintah melakukan kajian dampak secara komprehensif dan melibatkan dunia usaha dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif.

Terkini