PUBLISITAS.ID — Pengacara Hotman Paris Hutapea menilai Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR pada 19 November 2026 tidak serta-merta membuat seluruh koruptor kehilangan hartanya. Menurut dia, perampasan hanya berlaku pada kondisi tertentu, sementara pelaku yang sudah membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan tak lagi tersentuh aturan itu.
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR dalam rapat paripurna pada 19 November 2026 memunculkan harapan agar kekayaan hasil korupsi disita negara. Hotman Paris Hutapea langsung memberi catatan: harapan itu perlu diluruskan.
Pengacara senior tersebut menyatakan pemahaman bahwa setiap koruptor akan langsung dimiskinkan melalui undang-undang baru itu tidak sepenuhnya tepat. Ada syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi sebelum aset seseorang bisa dirampas negara.
Kapan Aset Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pengadilan
Menurut Hotman, perampasan aset dapat dilakukan terhadap orang yang diduga melakukan korupsi tetapi menghilang atau meninggal dunia sebelum proses hukum tuntas. Dalam kondisi itu, negara tetap punya jalan menyita kekayaan meski pelakunya tak bisa diadili.
"Hanya seseorang yang melakukan korupsi tapi dia menghilang, atau meninggal, asetnya bisa dirampas," ujar Hotman, dikutip dari media sosial pribadinya, Jumat 20 November.
Pernyataan itu ia sampaikan untuk membantah anggapan bahwa undang-undang anyar tersebut otomatis menyita seluruh harta koruptor. "Bukan begitu yang dimaksud dengan undang-undang perampasan aset," kata dia.
Pelaku yang Sudah Bayar Uang Pengganti
Bagi pelaku yang masih menjalani proses hukum hingga dijatuhi putusan pengadilan, Hotman menyoroti mekanisme denda dan uang pengganti yang melekat pada perkara korupsi. Kewajiban itu menjadi bagian dari putusan hakim.
Hotman mengklaim lebih dari 70 persen koruptor yang telah dihukum membayar denda atau uang pengganti kepada negara sesuai putusan. Jika kewajiban itu sudah ditunaikan, pidana tambahan berupa pembayaran tidak perlu lagi dijalani.
Ia memberi contoh seorang koruptor yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara disertai kewajiban membayar denda atau uang pengganti Rp10 miliar. Bila pembayaran dipenuhi, pidana pengganti tidak dijalankan.
"Rata-rata dibayar, kalau sudah dibayar, undang-undang perampasan aset tidak relevan lagi," kata Hotman.
Harapan Publik dan Batas Aturan Baru
Sebagian masyarakat berharap undang-undang ini memiskinkan seluruh koruptor dengan menyita kekayaan mereka. Hotman mengingatkan penerapannya tidak sesederhana anggapan tersebut.
Regulasi hasil pengesahan DPR itu diproyeksikan memperkuat pemulihan aset dari tindak pidana. Namun, menurut Hotman, efektivitasnya bergantung pada kasus per kasus, bukan pada satu asumsi bahwa semua pelaku otomatis kehilangan harta.
Pernyataan Hotman menjadi salah satu sorotan setelah UU Perampasan Aset resmi disahkan. Perdebatan kini bergeser ke soal bagaimana aturan itu diterjemahkan dalam praktik penegakan hukum.