PUBLISITAS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan belum menerima balasan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto atas surat terkait penanganan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai di BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan surat itu memang tidak wajib dibalas karena sifatnya hanya pemberitahuan. Penanganan unsur TNI aktif dalam perkara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada keputusan Panglima.
"Kalau saya belum terima (balasan) ya. Ya sebenarnya sih kalau dari KPK sifatnya kami menyampaikan surat itu, tidak perlu harus ada balasan juga gitu," kata Setyo kepada wartawan, Selasa (3/11).
Menurut Setyo, surat tersebut bersifat pemberitahuan, bukan permintaan yang mengharuskan adanya jawaban tertulis dari institusi militer.
Kewenangan Penuh Panglima atas Personel TNI
Setyo menjelaskan penanganan perkara yang melibatkan unsur TNI aktif sepenuhnya menjadi keputusan Panglima TNI. KPK menyerahkan proses hukum terhadap personel militer kepada mekanisme internal institusi tersebut.
"Keputusan sepenuhnya nanti kan dari Panglima untuk memutuskan proses-proses yang dilakukan terhadap pihak yang statusnya adalah TNI," ujarnya.
Sementara untuk pihak sipil dan swasta dalam kasus ini, penyidik KPK masih terus mengembangkan pemeriksaan. Sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Beberapa pihak sudah dilakukan pemeriksaan, khususnya ada lima tersangka kan di awal itu pemeriksaan singkat. Nah sekarang masuk pada pemeriksaan yang lebih mendalam, untuk memastikan yang berkaitan dengan bukti," imbuh Setyo.
Lima Tersangka dan Aliran Dana Rp148 Miliar
Dalam perkara di BNPB, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.
Bima Setiawan merupakan adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto. KPK menyatakan sejumlah penyedia barang dan jasa atau vendor terafiliasi dengan Bima.
Dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024 hingga 2026, total pengadaan di lingkungan BNPB mencapai Rp148 miliar. Pengadaan itu bersumber dari Dana Siap Pakai atau dana darurat penanganan sejumlah bencana besar di tanah air.
Dana tersebut antara lain dipakai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa di NTT beberapa waktu lalu.
Dua Prajurit Aktif dan Informasi ke Puspom TNI
Dalam proses penanganan perkara, KPK telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto. KPK juga secara resmi mengirim surat kepada Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif.
Belum ada keterangan resmi dari Markas Besar TNI mengenai tindak lanjut surat tersebut. KPK memastikan penyidikan terhadap pihak sipil dan swasta terus berjalan sambil menunggu keputusan Panglima atas personel militer yang diduga terlibat.