PUBLISITAS.ID — Harga beras medium nasional berada di Rp14.677 per kilogram pada minggu keempat Oktober 2026, hanya naik 0,16% menurut Badan Pusat Statistik. Namun di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, harga beras justru melonjak 5,84% pada periode yang sama. Selisih itu memperlihatkan ketersediaan pangan nasional belum otomatis menjamin harga terjangkau di daerah kepulauan.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan kenaikan tipis itu terjadi merata pada dua kelas beras. "Secara umum, beras medium mengalami peningkatan 0,16 persen dan beras premium pada minggu keempat Oktober 2026 juga mengalami peningkatan yang sama, yaitu 0,16 persen," ujarnya pada 26 Oktober 2026.
Angka nasional yang tenang itu tidak tercermin di Manggarai Barat. Data BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mencatat lonjakan 5,84% di kabupaten tersebut, jauh di atas rata-rata nasional. Persoalannya bukan produksi, melainkan ongkos mengangkut pangan dari sentra surplus ke wilayah yang membutuhkan.
Ongkos Logistik Jadi Penentu Harga di Daerah Kepulauan
Ketimpangan antara sentra produksi dan sentra konsumsi membuat biaya distribusi ikut membentuk harga. Komoditas pangan yang mudah rusak menuntut pengiriman cepat, sehingga kenaikan harga di tingkat produsen cepat merambat ke konsumen.
Pola itu berulang tiap tahun. Beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, telur, daging ayam, ikan segar, dan tomat silih berganti muncul dalam laporan inflasi BPS maupun Bank Indonesia.
Produsen Tahu dan Tempe Bergantung pada Pasar Dunia
Tekanan berbeda menimpa industri pangan rakyat. Indonesia memenuhi sekitar 90% kebutuhan kedelai dari impor, sementara kebutuhan gandum mencapai 11,7 juta hingga 12,15 juta ton per tahun. Harga bahan baku produsen tahu, tempe, kecap, dan usaha berbasis tepung terigu mengikuti pasar internasional dan nilai tukar rupiah.
Ketika rupiah melemah atau harga komoditas dunia naik, tekanan sampai ke produsen kecil. Pilihannya sempit: menaikkan harga jual, mengurangi ukuran produk, atau menerima margin yang makin tipis.
Bank Dunia dalam laporan Oktober 2026 memproyeksikan kenaikan indeks komoditas global 23%, energi 32%, dan pupuk 14%. Pupuk yang lebih mahal menambah beban biaya tanam petani, sementara energi yang naik menaikkan ongkos angkut distribusi.
Inflasi Pangan Naik Tiga Tahun Berturut-turut
Inflasi nasional bergerak dari 1,57% pada Desember 2024 menjadi 2,92% pada Desember 2025, lalu 3,28% pada September 2026. Komponen pangan bergejolak mencatat 6,21% pada Desember 2025, jauh di atas inflasi umum.
Pada April 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 3,06% dengan andil 0,90 poin persentase terhadap inflasi tahunan. Gangguan cuaca El Niño 2023–2024 sempat mendorong inflasi beras hingga 5,32–5,61% secara year on year dan menurunkan produksi padi nasional sekitar 5,8%.
Kenaikan harga jagung pakan ke Rp7.500–Rp8.500 per kg, jauh di atas harga pembelian pemerintah, menambah biaya produksi telur hingga Rp3.000 per kg. Lonjakan permintaan saat Lebaran dan Natal-Tahun Baru rutin menyumbang 0,5–1 poin persen ke volatile food.
Menteri Pertanian Soroti Ketimpangan Harga di Tengah Rantai
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti persoalan di tengah rantai pasok. "Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini," katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pengendalian inflasi pangan perlu disesuaikan dengan sumber tekanan harga. Kebijakan harus merespons persoalan dari sisi permintaan maupun pasokan, bukan satu arah saja.
Bagi pelaku usaha makanan berbasis terigu dan kedelai, pelemahan rupiah adalah risiko yang sulit dilindungi tanpa kontrak pasokan jangka panjang. Bagi konsumen di daerah kepulauan, harga beras tetap ditentukan oleh jarak dan musim, bukan oleh rata-rata nasional yang terlihat stabil.
