DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Bandar Judi Online Bisa Disita

Kamis, 19 November 2026 | 15:06:31 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di kompleks parlemen, Kamis (19/11).

PUBLISITAS.ID — DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset yang memberi kewenangan negara menyita harta pelaku tindak pidana, termasuk bandar judi online dan penipu kripto, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut aturan anyar ini sebagai instrumen untuk memberi efek jera, terutama kepada koruptor dan bandar yang selama ini memakan korban rakyat kecil.

Rapat paripurna di kompleks parlemen pada Kamis (19/11) mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, ikut memimpin jalannya rapat sebelum akhirnya mengetuk keputusan bersama seluruh fraksi.

Dasco menjelaskan, kewenangan utama UU Perampasan Aset terletak pada kemampuan negara merampas harta pelaku tindak pidana, baik melalui putusan maupun tanpa putusan pengadilan. Cakupan kejahatannya tidak sempit.

Dari Bandar Judi Online sampai Penipu Kripto

Menurut Dasco, aset para pelaku judi online hingga penipuan investasi kripto masuk dalam sasaran penyitaan. Begitu pula harta pelaku investasi bodong dan penipuan travel umrah.

"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata Dasco usai rapat pengesahan.

Pernyataan itu menegaskan bahwa undang-undang baru ini tidak hanya menyasar korupsi, tetapi juga kejahatan ekonomi yang selama ini sulit dijerat karena pelakunya kerap beroperasi dari luar yurisdiksi atau menyembunyikan aset di berbagai instrumen keuangan.

Aset Tetap Disita Meski Terdakwa Kabur

Salah satu klausul yang disorot adalah mandat pembentukan badan pengelola perampasan aset. Lembaga ini nantinya bertugas menangani harta sitaan, termasuk ketika proses pidana tidak berjalan normal.

Dasco mencontohkan situasi ketika terdakwa melarikan diri. Negara, kata dia, tetap bisa merampas aset yang ditinggalkan tanpa menunggu yang bersangkutan hadir di persidangan.

"Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita," ujarnya.

Ketentuan itu menjadi pembeda penting dibandingkan mekanisme lama yang bergantung pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Selama ini, pelaku yang kabur ke luar negeri kerap lolos dari penyitaan karena proses hukumnya mandek.

Efek Jera bagi Koruptor dan Bandar

Pemerintah dan DPR menempatkan UU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Dasco menyebut aturan ini dirancang agar pelaku tindak pidana tidak lagi bisa menikmati hasil kejahatannya.

"Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online," kata Dasco.

Pengesahan undang-undang ini menutup pembahasan yang sempat berlarut-larut di DPR. Sejumlah kalangan sebelumnya mempertanyakan batas kewenangan negara dalam merampas aset tanpa putusan pengadilan, terutama terkait perlindungan hak milik warga.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, perhatian berikutnya beralih ke pembentukan badan pengelola perampasan aset. Kecepatan pembentukan lembaga itu akan menentukan seberapa cepat negara bisa mengeksekusi penyitaan harta para pelaku yang selama ini beroperasi di ruang digital.

Terkini