PUBLISITAS.ID — Panitia Kerja RUU Perampasan Aset memastikan regulasi baru bakal mencakup penyitaan aset pelaku investasi bodong, arisan bodong, asuransi ilegal, hingga koperasi simpan pinjam ilegal. Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menyatakan pembahasan tetap berjalan meski DPR sedang reses, dengan target segera dibahas bersama pemerintah.
"Kami akan memasukkan kejahatan-kejahatan di bidang investasi bodong, asuransi, arisan-arisan bodong, koperasi bodong. Dan biro-biro perjalanan ibadah keagamaan, misalnya umrah haji yang bodong," kata Soedeson dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10).
Daftar Kasus yang Jadi Rujukan Panja
Politikus Partai Golkar itu mengatakan pihaknya berkaca dari sejumlah kasus koperasi simpan pinjam yang merugikan masyarakat. Skandal binary option Binomo yang melibatkan Indra Kenz dan Quotex dengan Doni Salmanan menjadi salah satu contoh yang disorot.
Deretan investasi robot trading bodong juga masuk daftar rujukan, mulai dari DNA Pro, Fahrenheit, hingga Net89. Kasus penipuan biro perjalanan umrah seperti First Travel dan Hanania Travel turut disebut sebagai dasar perlunya perluasan objek perampasan.
Aset di Luar Hasil Kejahatan Bisa Disita
Soedeson menyoroti persoalan penipuan perjalanan ibadah yang menyebabkan jemaah telantar, bahkan setelah tiba di Tanah Suci. Menurut dia, selama ini pelaku investasi bodong memang banyak yang dihukum, tetapi hartanya tidak bisa dirampas.
"Banyak itu yang investasi bodong dihukum memang. Tetapi karena harta bendanya enggak bisa dirampas, ya kan? Ya sudah, dia menikmati harta benda penipuan itu kan," katanya.
RUU Perampasan Aset juga mengatur penyitaan benda lain milik pelaku yang bukan berasal langsung dari tindak pidana. Aset tersebut dapat dirampas untuk menutupi kerugian korban bila hasil kejahatan tidak mencukupi.
"Nah, di dalam perampasan ini, ada benda-benda lain yang bukan hasil kejahatan, tetapi dapat disita untuk menutupi kerugian," ujarnya.
Pembahasan Jalan Terus Meski DPR Reses
Soedeson memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan meski DPR kini dalam masa reses. Panja, kata dia, telah menerima berbagai masukan dari masyarakat, organisasi profesi, dan para ahli untuk menyusun landasan filosofis serta sistematika regulasi tersebut.
Menurut rencana, RUU Perampasan Aset dalam waktu dekat akan resmi dibahas bersama pemerintah. Setelah pembahasan lintas lembaga itu rampung, regulasi diharapkan segera disahkan menjadi undang-undang.
"Dan diharapkan dalam waktu dekat akan kami diskusikan dengan pemerintah untuk bagaimana kemudian disahkan menjadi undang-undang," katanya.
Perluasan objek perampasan ke sektor investasi dan koperasi menandai pergeseran fokus RUU ini. Selama ini, pembahasan perampasan aset lebih banyak dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, bukan penipuan konsumen berskala massal.
