ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD, DPR Klaim Pembahasan UU Perampasan Aset Sudah Terbuka

Jumat, 20 November 2026 | 19:07:31 WIB
Indonesia Corruption Watch bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

PUBLISITAS.ID — Indonesia Corruption Watch bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Aduan itu menyoroti dugaan pelanggaran etik karena DPR dinilai mengabaikan partisipasi bermakna dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Habiburokhman membantah dan menegaskan seluruh tahapan pembentukan regulasi telah dibuka untuk publik.

Habiburokhman tidak mempermasalahkan aduan tersebut. Menurut dia, kritik masyarakat adalah bagian dari hubungan antara wakil rakyat dan pihak yang diwakilinya.

“Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat, berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset ini,” kata Habiburokhman, Jumat 20 November.

DPR Klaim Draf RUU Sudah Diunggah Sejak Panja

Habiburokhman menegaskan draf RUU Perampasan Aset telah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak pembahasan panitia kerja dan penyerahan daftar inventarisasi masalah. Ia menyebut seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka, mulai dari rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan rapat paripurna.

Menurut dia, proses tersebut diliput media, disiarkan langsung melalui televisi dan akun YouTube parlemen, serta dihadiri mahasiswa yang sedang menjalani program magang di DPR.

“Jadi kurang terbuka apa lagi,” ujarnya.

Alasan ICW Tidak Diundang: 90 Pihak Antre, 87 Terakomodasi

Soal keberatan ICW yang mengaku tidak pernah diundang, Habiburokhman menjelaskan Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Ia menyebut ada 90 pihak yang mendaftar untuk memberi masukan, tetapi hanya 87 yang dapat diakomodasi dalam kegiatan pembahasan.

Pihak yang belum mendapat kesempatan diminta menyampaikan masukan secara tertulis karena keterbatasan waktu. Habiburokhman menegaskan ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis kepada Komisi III.

Mengundang ICW secara khusus, kata dia, justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi organisasi atau masyarakat lain yang telah mengajukan diri tetapi belum mendapat kesempatan menyampaikan pandangan.

ICW Persoalkan Penyebarluasan Draf dan Ruang Partisipasi

ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna. Rancangan regulasi dinilai tidak disebarluaskan secara memadai dan masyarakat tidak memperoleh ruang yang cukup untuk terlibat dalam pembahasannya.

Perwakilan ICW menyampaikan penilaian itu saat melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD. Kedua pihak kini menyampaikan pandangan berbeda mengenai keterbukaan pembahasan RUU Perampasan Aset.

DPR mengklaim telah menyediakan berbagai saluran partisipasi publik. ICW mempersoalkan penyebarluasan draf dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. MKD belum menyampaikan jadwal pemeriksaan atas aduan tersebut.

Terkini