PUBLISITAS.ID — Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan melanggar hukum yang berpotensi mengarah pada makar. Penilaian itu disampaikan Herindra usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11), tanpa merinci dasar hukum maupun pihak yang diduga berada di balik penyadapan.
"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11).
Herindra tidak menguraikan dasar penilaiannya soal kemungkinan makar dalam perkara tersebut. Ia juga tidak menjawab ketika wartawan menanyakan siapa yang memerintahkan penyadapan dan kemungkinan keterlibatan pihak tertentu.
Dasar Penilaian Makar Belum Diungkap
Sejumlah pertanyaan kunci belum terjawab. Herindra tidak mengungkap apakah BIN telah mengetahui siapa yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut.
Saat ditanya soal keperluannya menemui Presiden, Herindra menyebut ada hal yang harus dilaporkan kepada kepala negara. "Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," ujarnya.
Namun, ia tidak menjelaskan isi laporan itu maupun apakah berkaitan dengan kasus penyadapan yang sedang ditangani kepolisian. Dua menteri sebelumnya telah menyatakan dugaan penyadapan berpotensi mengarah pada makar.
Bareskrim Ungkap Sasaran Penyadapan
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, dan pihak lainnya. Kasus itu mendapat perhatian pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan dugaan penyadapan itu berpotensi mengarah pada tindakan makar.
Pernyataan Herindra menambah lapisan baru dalam perkara yang masih berjalan di kepolisian. Publik menunggu penjelasan resmi soal siapa pelaku, motif, dan perangkat yang digunakan dalam penyadapan.
Implikasi bagi Pengawasan Intelijen
Kasus ini menempatkan BIN pada posisi yang perlu dijelaskan. Sebagai lembaga intelijen negara, BIN memiliki kewenangan penyadapan berdasarkan undang-undang, tetapi hanya untuk kepentingan tertentu dan dengan prosedur ketat.
Pernyataan Herindra yang menyebut unsur makar belum disertai bukti terbuka. Kepolisian belum mengumumkan tersangka maupun status hukum lain dalam perkara ini.
Pemerintah belum merinci langkah lanjutan setelah pernyataan dua menteri dan kepala BIN. Kepolisian masih menangani perkara, sementara Istana belum memberi keterangan tambahan soal isi laporan Herindra.