PUBLISITAS.ID — Bareskrim Polri menahan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, hingga insan pers. Ketiga tersangka kini mendekam di Rutan Mabes Polri, sementara penyidik belum menyentuh aktor intelektual di balik operasi pengintaian itu.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan penetapan tiga tersangka setelah penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Ketiganya adalah anggota Polri berinisial LSP, seorang aparatur sipil negara berinisial ASN, dan EH.
LSP diketahui merupakan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Adapun ASN adalah Ahrie Sonta Nasution, sedangkan EH adalah Eko Hadi. Penyidik juga memeriksa intensif satu saksi berinisial SU.
"Ketiganya ditahan di Rutan Mabes Polri," kata Asep.
Sasaran Penyadapan Menembus Lingkaran Istana
Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden. Bareskrim menyebut sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha turut menjadi target.
Skala sasaran itu menempatkan kasus ini sebagai salah satu yang paling sensitif di tubuh kepolisian. Penyidik masih mendalami tujuan penyadapan, siapa saja yang terlibat, dan pihak yang berkepentingan di baliknya.
Yusril: Hukum Tidak Boleh Ditegakkan dengan Dugaan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mengetahui aktor intelektual di balik kasus ini. Ia meminta semua pihak memberi ruang kepada penyidik untuk mengembangkan perkara.
"Mengenai untuk apa penyadapan ini digunakan, siapa yang berkepentingan, apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahu a'lam bish-shawab, (hanya Allah yang tahu) ya," kata Yusril dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Trinity Tower, Selasa (3/11/2026).
"Kita boleh menduga-duga, tetapi hukum itu tidak boleh ditegakkan dengan duga-duga, hukum tuh harus bicara dengan bukti," tambahnya.
Yusril menyatakan penetapan tersangka tambahan masih terbuka bergantung pada hasil penyidikan. Ia juga belum bisa memastikan ada tidaknya keterlibatan pihak asing dalam kasus ini.
"Kita tidak dapat berprasangka apa-apa, biar penyidikan yang akan membukanya, apakah juga ada mungkin ada keterlibatan pihak asing, sampai hari ini kita belum dapat menjawab pertanyaan itu," ujarnya.
Komisi III DPR Minta Proses Hukum Transparan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menghormati proses hukum terhadap sejumlah perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan transparan.
"Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa malam (3/10/2026).
Menurutnya, penetapan tersangka merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dipercayakan kepada aparat berwenang. Komisi III berharap seluruh rangkaian proses berjalan terbuka dari awal hingga akhir.
PDIP Dorong Kasus Melebar ke Pengintaian Jurnalis
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai penindakan Polri harus menjadi pintu masuk membongkar dugaan pengintaian terhadap jurnalis dan kelompok kritis. Ia menyebut penyadapan disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal bukan sekadar penyalahgunaan kewenangan.
"Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional," kata Hasto kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Hasto menilai laporan dari jajaran internal Polri atas penyadapan ilegal itu sebagai bukti masih tersisanya integritas di tubuh kepolisian. Ia menyebutnya sebagai kekuatan moral yang hadir di tengah kegelapan.
Ia menekankan pentingnya moral dan etika kenegarawanan dalam menjalankan kewenangan upaya paksa atas nama negara. Penyidik Bareskrim masih mendalami perkara ini, termasuk kemungkinan tersangka baru dan aktor intelektual yang belum teridentifikasi.
