PUBLISITAS.ID — Sejumlah kabupaten di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh belum merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah senilai Rp10,68 triliun untuk penanganan bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera memanfaatkan anggaran tersebut dan mengingatkan agar dana tidak dialihkan untuk keperluan lain.
Tito meminta seluruh kepala daerah segera memanfaatkan tambahan TKD secara maksimal untuk kebutuhan penanganan bencana. Dana yang diberikan atas arahan Presiden Prabowo Subianto itu, kata dia, tidak boleh dialihkan untuk keperluan lain atau sengaja disimpan hingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun.
Realisasi Bervariasi, Tiga Kabupaten Masih Nol Persen
Berdasarkan catatan Tito, realisasi anggaran di tiga provinsi masih bervariasi. Di Sumatra Barat, terdapat kabupaten yang telah merealisasikan anggaran hingga 54%, tetapi ada pula yang baru mencapai 5%.
Di Sumatra Utara, realisasi tertinggi tercatat sebesar 60%. Namun, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatatkan realisasi 0%.
Adapun di Aceh, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Pidie, sedangkan Kabupaten Bireuen belum merealisasikan anggaran tersebut atau 0%.
Alasan Pembayaran Akhir Tahun Dinilai Wajar
Tito mengaku mendapat penjelasan dari sejumlah pemerintah daerah bahwa anggaran belum dibayarkan karena pekerjaan infrastruktur masih berlangsung dan pembayaran baru akan dilakukan pada akhir tahun.
Alasan tersebut, menurut dia, dapat diterima sepanjang pembangunan memang berjalan dan anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
"Ya mungkin sama alasannya bayar akhir tahun, jalan sedang dibangun, jembatan sedang dibangun, fine kalau itu jawabannya. Asal jangan sampai nanti karena memang enggak mau digunakan atau enggak ngerti apa administrasi penggunaannya," ujar Tito di Kantor Presiden, Selasa (10/11/2026).
Pemerintah Turunkan Tim Pemantau
Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan, Tito mengatakan pemerintah akan melakukan pemantauan secara khusus. Tim akan diturunkan untuk mengecek langsung pekerjaan pembangunan di daerah.
Pemerintah juga membuka kemungkinan mengungkap pemerintah daerah yang tidak menggunakan anggaran sesuai peruntukannya kepada publik dan DPRD setempat.
"Dan mungkin ya kita akan sampaikan kepada publik biar masyarakat juga tahu bahwa ada anggaran yang diberikan oleh Bapak Presiden tapi enggak digunakan untuk bencana. Di DPRD juga kita bisa kasih tahu, sehingga ada sanksi politik mungkin di situ," tambahnya.
Teguran Menanti Penggunaan di Luar Arahan
Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan tambahan TKD tersebut. Jika ditemukan penggunaan anggaran di luar arahan Presiden dan ketentuan yang telah disampaikan melalui surat edaran, pemerintah akan memberikan teguran.
"Kalau ada sanksi, apa misalnya yang menyalah yang tidak guna untuk itu? Ya tergantung kita lihat nanti kalau seandainya memang di luar dari arahan surat edaran dan arahan Bapak Presiden, saya pasti akan memberikan teguran," katanya.
Dengan serapan yang masih timpang antar-daerah, pemerintah menempatkan pengawasan sebagai kunci agar dana bencana tidak berakhir mengendap di kas daerah.
